Komisi VI Akan Panggil Pertamina Bahas Kebakaran Depo Plumpang

06-03-2023 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji. Foto: Oji/nr

 

Kebakaran hebat melanda pipa bahan bakar minyak (BBM) di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) malam lalu. Komisi VI DPR RI menilai kejadian tersebut disayangkan banyak pihak, utamanya karena ada belasan korban jiwa melayang, puluhan korban luka, dan ratusan orang harus kehilangan tempat tinggal.
 

Melihat kejadian tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mengatakan akan menjadwalkan melakukan pemanggilan terhadap Direktur Utama Pertamina dan Menteri BUMN untuk membahas kebakaran Depo Pertamina Plumpang tersebut.

 

"Segera setelah pembukaan masa sidang, Komisi VI akan memanggil Dirut Pertamina. Jika diperlukan Kementerian BUMN akan kami panggil juga," ujar Sarmuji, Senin (6/3/2023). Selain membahas perihal kebakaran yang terjadi, Sarmuji mengatakan juga akan mendalami berbagai objek vital Pertamina dan implementasi standard operationalprocedure di setiap wilayah di Indonesia.
 

Lebih lanjut, pihaknya berharap ke depan, kejadian serupa tidak terulang lagi. "Kami berharap kejadian kebakaran Depo Plumpang tidak terjadi lagi," pungkasnya. Selain Sarmuji, Anggota Komisi VI Amin Ak mendesak Pertamina melakukan investigasi menyeluruh terhadap kejadian yang telah merugikan banyak pihak tersebut.

 

"Apakah murni human error, kerusakan sistem atau jaringan, atau faktor lain, misalnya sabotase. Perlu dikaji juga apakah perlu memindahkan Depo, mengingat lokasinya di tengah pemukiman padat penduduk,” tegas Politisi Fraksi PKS tersebut. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...